nusron wahid

[ad_1] Jakarta (Portal Kendari) – Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu meminta pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menuntaskan sengketa lahan berlarut-larut yang terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dia menjelaskan bahwa sengketa tersebut bermula dari kesalahan pemetaan tanah milik sebuah yayasan keagamaan oleh pihak BPN […]

[ad_1] Jayapura (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Kampung Skouw Yambe, Kota Jayapura menjadi langkah percepatan pendaftaran tanah ulayat di Papua. “Pemasangan patok tanda batas sebagai bagian dari penetapan batas-batas tanah adat sebelum proses administrasi pendaftaran tanah dilakukan,” katanya dalam […]

[ad_1] Jayapura (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. “Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Nusron. […]

[ad_1] Jakarta (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengawal proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memasukkan area Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). “Untuk sementara, target kami (revisi) tiga bulan ini. Kita targetkan awal tahun 2026 sudah ‘clean and clear‘,” ujar Nusron dalam […]

[ad_1] Jayapura (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan semua tempat di ibadah di Indonesia termasuk Papua tersertifikasi. “Kami berkomitmen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semua tempat ibadah baik masjid, gereja maupun wihara dan semuanya akan tersertifikasi,” katanya di sela penyerahan sertifikat elektronik lembaga keagamaan gereja […]

[ad_1] Jakarta (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memperkuat kualitas layanan publik dengan mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan. “Kami ingin memastikan di internal benar-benar bersih. Organisasi kita harus sehat sehingga masyarakat sebagai pemohon punya kepastian, kepastian waktu, kepastian biaya dan kepastian urusannya bisa dilanjutkan atau tidak,” ujar […]

[ad_1] Jakarta (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan integritas dan keteguhan moral jajaran BPN kunci utama melawan mafia tanah. “Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah […]

[ad_1] Makassar (Portal Kendari) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertipikasi aset milik negara. Dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyerahkan 254 sertipikat aset kepada kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu daerah yang menerima sertipikat […]

[ad_1] Makassar (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas enam poin persoalan tanah dan ruang bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Makassar. Nusron menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. Mulai dari integrasi data antara nomor identifikasi bidang tanah (NIB) […]

[ad_1] Makassar (Portal Kendari) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta masyarakat segera melakukan pemutakhiran data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997. Permintaan ini sebagai buntut dari adanya polemik terkait lahan seluas 16 hektare yang diakui milik dua pihak, yakni PT Hadji Kalla dan GMTD. […]